Kalurahan Mulyodadi

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) akhir tahun anggaran menjadi salah satu bentuk Laporan Lurah yang harus disusun setiap tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
LKPPK akhir tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi, yang selanjutnya menjadi salah satu pedoman penilaian kinerja pemerintah Kalurahan. Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi Bamuskal untuk dapat: membuat catatan tentang kinerja Lurah, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat, dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah kalurahan.