Badan Permusyawaratan Desa Mulyodadi

31 Januari 2017 19:22:46 WIB

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
 
Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.
 
Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 
1)    Menggali aspirasi masyarakat;
2)    Menampung aspirasi masyarakat;
3)    Mengelola aspirasi masyarakat;
4)    Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5)    Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6)    Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7)    Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8)    Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9)    Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 
BPD Mulyodadi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota. Adapun susunan BPD Mulyodadi sebagai berikut :

Tabel Data Susunan BPD Desa Mulyodadi

No.

Nama

Jabatan

Alamat

1

Mardiyanto

Ketua

Pete, Paker

2

Sugijana

Wakil Ketua

Kepuh

3

Ina Wakhid Untoro

Sekretaris

Kraton

4

Danang Nur Afiat

Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kmasyarakatan

Jipangan, Jomblang

5

Sunarti

Anggota

Kepuh

6

Budi Kisworo

Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grogol, Carikan

7

Muji Sukirno

Anggota PAW

Plumutan

 

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Pengumuman

...Bagi yang ingin mengupload artikel di Website Desa Mulyodadi silahkan hubungi Tim IT Desa Mulyodadi, ada rewardnya lho....

Musik

Lokasi Mulyodadi

tampilkan dalam peta lebih besar